PELITA Belu Desak Kejaksaan Audit Dana Rp780 Juta Program Air Limbah di Desa Sisi Fatuberal

Redaksi CPI
30 Mar 2026 21:55
2 menit membaca

BELU, Cendrawasihpost.id – Perhimpunan Mahasiswa Lintas Batas (PELITA) Belu menyoroti persoalan transparansi pengelolaan anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Desa Sisi Fatuberal, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

PELITA Belu mengecam dan mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu untuk segera melakukan audit terhadap seluruh pengelolaan keuangan program tersebut, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan dengan total an
ggaran sebesar Rp780.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Masa kerja proyek dimulai pada 24 Juni 2025 dan berakhir pada 30 November 2025, dengan target pembangunan sebanyak 58 unit.

Ketua Umum PELITA Belu, Adam Mario Wilson Brait, yang akrab disapa Wilson, mengatakan bahwa persoalan ini menunjukkan adanya pembiaran terhadap pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

“Saya melihat bahwa ini merupakan pembiaran terhadap pengelolaan keuangan negara yang tidak akuntabel dan transparan, khususnya program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah di Desa Sisi Fatuberal,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ia menegaskan bahwa dana negara yang begitu besar harus digunakan secara tepat dan teratur agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan dana yang begitu besar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sebesar Rp780.000.000 untuk pembangunan 58 unit, namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya transparansi anggaran,” tutur Wilson Brait.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti adanya upah buruh bangunan yang belum dilunasi meskipun pekerjaan telah selesai dilakukan.

“Ada juga satu orang buruh yang belum dilunasi sebesar Rp600.000. Upahnya Rp250.000 per unit dan dijanjikan oleh tim pendamping akan dilunasi setelah pekerjaan selesai, namun sampai hari ini belum dibayarkan,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, PELITA Belu mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu agar segera melakukan audit terhadap program tersebut dan mengungkapkan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.

PELITA berharap agar persoalan ini dapat diungkap secara terang benderang sehingga ada efek jera dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara ke depan.

 

Reporter: Elfridus Ariyanto Seran
Editor: Redaksi CPI

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x