GMNI Kefamenanu Soroti Siltap Perangkat Desa dan Dugaan TPA Ilegal di Jalur Tublopo pada May Day 2026

Redaksi CPI
1 Mei 2026 19:04
Daerah 0 1469
2 menit membaca

Kefamenanu, Cendrawasihpost.id – 1 Mei 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk solidaritas terhadap buruh dan rakyat kecil, sekaligus menyuarakan dua persoalan krusial di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Aksi yang berlangsung di dimulai dari depan Kampus Unimor, Kantor DPRD TTU dan Berakir di Kantor Bupati TTU ini diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, serta tuntutan tegas kepada pemerintah daerah. GMNI menilai bahwa semangat Hari Buruh tidak hanya berbicara soal pekerja industri, tetapi juga menyangkut seluruh elemen pekerja, termasuk perangkat desa yang selama ini terabaikan.

Tuntutan Pertama: Kesejahteraan Perangkat Desa TTU
Dalam orasinya, masa aksi menyoroti persoalan serius terkait keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa di Kabupaten TTU. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun GMNI, terdapat puluhan perangkat desa yang hingga saat ini belum menerima haknya.

Padahal, sesuai kesepakatan sebelumnya, pembayaran Siltap dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut telah melampaui batas waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian ekonomi bagi para perangkat desa.

GMNI menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang menjamin hak perangkat desa untuk memperoleh penghasilan tetap secara layak dan berkelanjutan. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan pembayaran Siltap tepat waktu.

“Negara tidak boleh abai. Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah, tetapi justru hak mereka diabaikan,” tegas salah satu orator GMNI.
Tuntutan Kedua: Dugaan TPA Ilegal di Jalur Tublopo
Selain isu kesejahteraan, GMNI juga menyoroti persoalan lingkungan hidup yang dinilai sangat memprihatinkan. Mereka mengungkap adanya praktik pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU di wilayah jalur Tublopo, yang diduga bukan merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi.

Menurut GMNI, lokasi tersebut merupakan TPA ilegal yang tidak memenuhi standar pengelolaan sampah, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, serta mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Tindakan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.
GMNI menilai bahwa praktik ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta minimnya tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

 

 

Reporter : Ardinando kefi
Editor : Redaksi CPI

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x