
Lebak, Cendrawasihpost.id – Kontroversi proyek infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali memanas. Organisasi masyarakat (Ormas) Pendekar Banten Korcam Malingping menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Pemicunya adalah dugaan kuat adanya penyimpangan teknis dalam proyek perawatan jaringan irigasi di Desa Malingping Selatan, yang diduga menggunakan material bata ringan atau Hebel.
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan lapangan yang mengejutkan warga setempat. Penggunaan bata ringan—material yang umumnya digunakan untuk dinding bangunan kering—dalam konstruksi saluran irigasi dinilai sangat tidak lazim dan melanggar prinsip keteknikan sipil dasar.
“Pengkhianatan” Terhadap Petani
Ketua Korcam Malingping, H. Dede Kusmana, tidak menyembunyikan kemarahannya. Ia menyebut penggunaan material tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pengabaian serius terhadap keselamatan aset publik.
“Ini bukan soal salah pilih bahan, tapi potensi pelanggaran hukum. Menggunakan bata ringan untuk infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan air dan beban tanah adalah tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat,” tegas Dede, Jumat (13/6/2026).
Dede menilai, jika dibiarkan, infrastruktur ini hanya akan menjadi “proyek semu” yang rentan rusak dalam waktu singkat. Dampaknya fatal: gagal panen, krisis air, dan kerugian ekonomi bagi ribuan petani di Malingping yang menggantungkan hidup pada aliran irigasi tersebut.
Menyalahi UU Pengadaan Barang/Jasa
Dalam sikap resminya, Pendekar Banten menyoroti adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ormas ini menduga ada unsur ketidaktransparan dalam proses pengadaan material oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. Pertanyaan besar pun muncul: Apakah spesifikasi teknis telah diubah demi kepentingan tertentu? Ataukah ada mark-up anggaran yang bersembunyi di balik penggunaan material murah namun tidak layak?
Ultimatum ke Kejati Banten
Tak main-main, Pendekar Banten Korcam Malingping berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Surat aduan resmi akan segera dikirimkan ke Kejati Banten dalam waktu dekat. Mereka menuntut tiga hal utama:
1. Klarifikasi terbuka dari pihak terkait.
2. Evaluasi teknis independen terhadap kualitas material yang sudah terpasang.
3. Tindakan hukum tegas jika ditemukan unsur korupsi atau kelalaian berat.
“Kami akan pastikan proses ini transparan. Ini adalah bentuk perlindungan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas,” tambah Dede.
Dinas PUPR Banten Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Dinas PUPR Provinsi Banten belum membuahkan hasil. Pihak dinas belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi atas tuduhan serius yang beredar di tengah masyarakat.
Kebungkaman ini justru kian memicu spekulasi dan ketidakpercayaan publik. Warga Malingping kini diminta untuk tetap waspada dan mendokumentasikan setiap perkembangan fisik proyek sebagai bukti awal.
Publik menunggu: Akankah Kejati Banten merespons cepat dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan menyengsarakan petani ini? Ataukah kasus ini akan tenggelam seperti banyak kasus infrastruktur lainnya?
Reporter: Surajaya
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar