
Lebak, Cendrawsihpost.id – Koalisi Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Lebak, Banten, pada Jumat (19/6/2026). Massa mendesak adanya audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), M. Febi Pirmansyah, yang menyampaikan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program gizi tersebut. Tuntutan utama koalisi ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dugaan Monopoli dan Pengabaian UMKM Lokal
Dalam orasinya, Febi menyoroti dugaan praktik monopoli rantai pasok bahan pangan yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu atau mitra dapur tertentu. Kondisi ini dinilai tidak memberikan ruang adil bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk berpartisipasi dalam penyediaan bahan pokok.
“Kami menuntut Kejaksaan Negeri Lebak untuk melakukan audit investigatif terhadap tata kelola SPPG, khususnya di Kecamatan Malingping, yang diduga terjadi praktik monopoli rantai pasok bahan pangan,” ujar Febi.
Koalisi juga mendesak pemerintah daerah untuk memeriksa administrasi badan hukum koperasi yang selama ini menguasai rantai pasok di sejumlah SPPG. Mereka menduga koperasi tersebut hanya dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan semata, tanpa memberikan manfaat optimal bagi perekonomian masyarakat setempat. Dikhawatirkan, kondisi ini juga berpotensi mengakali Harga Eceran Tertinggi (HET).
Desakan Audit Keuangan dan Potensi Korupsi
Selain isu rantai pasok, massa aksi juga meminta Kejari Lebak untuk menelusuri dugaan mark-up anggaran dalam pelaksanaan program MBG di SPPG Kecamatan Malingping. Aparat penegak hukum diminta untuk memeriksa potensi penyimpangan keuangan negara dan dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.
“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri potensi penyimpangan dan dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara,” tambah Febi.
Isu Lingkungan dan Perizinan Air Tanah
Dari sisi lingkungan, Koalisi Masyarakat Peduli Lingkungan mendesak penertiban terhadap penggunaan air tanah oleh operasional dapur SPPG yang diduga belum mengantongi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA). Praktik ini dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan sumber daya air dan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan air limbah pada dapur-dapur SPPG juga diminta untuk memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas operasional program MBG.
Tuntutan Evaluasi Kinerja dan Transparansi ke BGN
Kepada Badan Gizi Nasional (BGN), koalisi mendesak dilakukannya pemeriksaan standar kelayakan dapur SPPG yang diduga masih banyak yang tidak memenuhi spesifikasi teknis. BGN juga diminta mengevaluasi kinerja Kepala SPPG dan unsur Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dinilai tidak profesional dalam mengelola dapur MBG.
“Dugaan pengelolaan manajemen keuangan masih dikendalikan oleh mitra dapur sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ungkap massa aksi.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, BGN juga diminta memastikan prinsip transparansi informasi diterapkan, termasuk keterbukaan harga satuan menu yang disajikan dalam pamflet penyaluran MBG agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Lebak, Kejari Lebak, maupun BGN terkait tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Lingkungan. Massa berharap seluruh instansi terkait segera menindaklanjuti aspirasi ini demi terciptanya tata kelola program MBG yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
(Surajaya/Redaksi)
Tidak ada komentar