
LEBAK, Cendrawasihpost.id – Pelaksanaan proyek pemeliharaan irigasi tersier yang dikerjakan Kelompok UPKK Mugi Jaya di Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp100 juta tersebut diduga memiliki sejumlah persoalan dalam kualitas pengerjaan.
Berdasarkan dokumentasi kondisi lapangan yang diterima redaksi, terdapat sejumlah bagian konstruksi yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, terutama pada pemasangan batu serta struktur beton saluran irigasi.
Salah satu hal yang disorot adalah pemasangan batu yang terlihat kurang rapi. Pada beberapa bagian, susunan batu tampak tidak sejajar dan terdapat celah di bagian bawah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pengerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain itu, ukuran sejumlah batu belah yang digunakan juga dinilai perlu diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan ketentuan teknis proyek.
Dari dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat pula sejumlah rongga pada pasangan batu yang diduga belum terisi adukan secara sempurna. Apabila kondisi tersebut terbukti terjadi, hal itu berpotensi memengaruhi kekuatan dan ketahanan konstruksi, khususnya ketika saluran dialiri air.
Beton Retak dan Dugaan Material Asing
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi struktur beton saluran. Dalam dokumentasi lapangan, terlihat bagian beton mengalami keretakan dan kerusakan pada area bawah konstruksi.
Selain itu, terdapat material menyerupai sampah plastik berwarna biru dan hitam yang terlihat di dalam bagian pondasi beton. Temuan tersebut perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah material tersebut tertanam dalam konstruksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap mutu bangunan.
Kondisi adukan beton yang tampak tidak seragam juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa oleh pihak berwenang maupun tenaga teknis yang memiliki kompetensi.
Papan informasi proyek mencantumkan Kelompok UPKK Mugi Jaya sebagai pelaksana kegiatan, dengan lokasi pekerjaan di Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, serta sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp100 juta.
Pengawasan dan Kesesuaian Spesifikasi Perlu Dievaluasi
Sejumlah kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan teknis proyek. Fungsi pendampingan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan penggunaan anggaran.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah material yang digunakan, metode pemasangan batu, kualitas campuran beton, dan hasil akhir pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta standar teknis yang berlaku.
Namun, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan fisik dan dokumen teknis oleh instansi yang berwenang.
Ketua Kelompok: Jika Salah Akan Diperbaiki
Saat dikonfirmasi mengenai kondisi pekerjaan tersebut, Ketua Kelompok UPKK Mugi Jaya berinisial KMS membenarkan adanya persoalan yang disampaikan kepadanya.
“Kalau salah akan diperbaiki selama masih dalam pengerjaan,” ujar KMS.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pihak pelaksana untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam pekerjaan.
Meski demikian, berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima redaksi hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan mengenai tindak lanjut perbaikan secara menyeluruh di lokasi proyek.
Dinas Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan
Masyarakat berharap Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Inspektorat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kondisi fisik bangunan, kesesuaian material, metode pengerjaan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pelaksanaan pengawasan teknis.
Langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjamin hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi para petani.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, pihak pelaksana diharapkan segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dan klarifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak maupun pihak terkait lainnya guna mendapatkan informasi yang berimbang.
Penulis: Surajaya
Tidak ada komentar