
JAKARTA, Cendrawasihpost.id – Tim kuasa hukum terdakwa berinisial BPT menyoroti sejumlah hal dalam proses persidangan perkara dugaan pemerasan yang tengah bergulir di pengadilan. Mereka mempertanyakan proses penyidikan, keabsahan alat bukti, serta keterkaitan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana pencurian yang disebut terjadi lebih dahulu.
Ketua Tim Kuasa Hukum BPT, Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., menilai penanganan perkara perlu mempertimbangkan rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk laporan dugaan pencurian yang menurut pihaknya menjadi awal persoalan.
Usai persidangan pada 3 November 2026, Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya meminta agar laporan dugaan pencurian tersebut kembali ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Menurut dia, perkara dugaan pemerasan yang saat ini disidangkan tidak seharusnya dipandang terpisah dari peristiwa sebelumnya apabila keduanya memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum.
“Perkara pemerasan yang sedang disidangkan ini seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu proses hukum terkait dugaan pencurian yang lebih awal dilaporkan. Keduanya perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami rangkaian peristiwa,” ujar Iskandar.
Soroti Alat Bukti dan Rekaman Audio
Dalam persidangan, tim kuasa hukum juga menyoroti keterangan saksi verbalisan dari unsur penyidik Polres Metro Jakarta Pusat.
Sejumlah alat bukti yang diajukan, di antaranya rekening koran dan rekaman audio, menjadi perhatian pihak pembela. Mereka mempertanyakan proses verifikasi, keaslian, serta keterkaitan alat bukti tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa.
Selain itu, Iskandar menilai rekaman audio yang diperdengarkan dalam persidangan perlu diuji secara menyeluruh karena menurut pihaknya terdapat bagian percakapan yang tidak disajikan secara utuh.
Pihak kuasa hukum khawatir penyajian rekaman secara terpotong dapat memengaruhi pemahaman terhadap konteks percakapan. Karena itu, mereka meminta agar keutuhan dan autentisitas rekaman diperiksa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian.
Ahli Hukum Pidana Berikan Pandangan
Persidangan tersebut juga menghadirkan Ahli Hukum Pidana, Prof. Muzakir, yang memberikan pandangan terkait konstruksi perkara dan pentingnya mempertimbangkan rangkaian peristiwa secara utuh.
Merujuk pada keterangan ahli sebagaimana disampaikan dalam persidangan, Iskandar menilai bahwa pengabaian terhadap peristiwa yang mendahului perkara utama berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses penegakan hukum.
Ia mengingatkan bahwa setiap fakta yang berkaitan dengan perkara perlu diperiksa secara cermat agar majelis hakim memperoleh gambaran yang komprehensif sebelum menjatuhkan putusan.
“Apabila perkara ini diproses tanpa mempertimbangkan secara utuh dugaan tindak pidana pencurian yang mendahuluinya, kami khawatir dapat terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Kami berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan keterangan yang terungkap di persidangan,” kata Iskandar.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim yang memeriksa perkara BPT untuk mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan menjatuhkan putusan yang adil. Mereka juga memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Pusat maupun pihak pelapor terkait sejumlah keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum tersebut.
(Pajar Saragih)
Tidak ada komentar