
SERANG, Cendrawasihpost.id – Kondisi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Cikande, Kabupaten Serang, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sebagai tempat pelayanan publik yang vital, fasilitas dasar di kantor tersebut justru dilaporkan rusak dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun, sehingga dinilai tidak layak digunakan.
Terletak di Jalan Raya Serang–Jakarta, Desa Julang, Kecamatan Cikande, kantor ini setiap hari dipadati warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan. Namun, keterbatasan fasilitas membuat proses pelayanan menjadi tidak nyaman.
Salah satu warga setempat, Syahrianto, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai kantor pelayanan publik seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi warga, bukan sebaliknya.
“Ini sangat memprihatinkan. Kantor pelayanan publik, tetapi fasilitas dasarnya tidak tersedia. Toilet tidak berfungsi dan ruang tunggu tanpa pendingin membuat masyarakat merasa tidak nyaman.
Padahal kami datang untuk dilayani, bukan untuk merasakan kesulitan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pegawai di sana yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia membenarkan bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kendala sehari-hari.
“Fasilitas toilet memang sudah lama tidak berfungsi karena tidak adanya pasokan air. Bahkan untuk kebutuhan air sehari-hari, kami terpaksa membeli secara mandiri. Kondisi ini tentu sangat tidak ideal untuk pelayanan publik,” ungkapnya pada Kamis (2/4/2026).
Kepala UPT Dukcapil Cikande, Yuyun, juga mengakui adanya keterbatasan fasilitas tersebut. Menurutnya, kondisi itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat.
“Saat saya mulai bertugas di sini, kondisi memang sudah seperti ini. Ketiadaan air menjadi kendala utama sehingga toilet tidak dapat digunakan. Untuk menunjang kenyamanan pelayanan, saya bahkan berinisiatif membeli AC menggunakan dana pribadi,” jelasnya.
Kritikan keras juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat MAPPAK Banten.
Menurut Ketua MAPPAK Banten, Ely, kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik.
“Ini sangat kami sesalkan. UPT Dukcapil adalah kantor vital yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Namun kenyataannya, fasilitas seperti toilet dan air bersih tidak tersedia.
Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik,” tegas Ely.
Ia juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas tersebut.
“Kami mempertanyakan, apakah anggaran pemeliharaan dan perawatan fasilitas memang tidak ada, atau ada namun tidak tepat sasaran? Jika kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun, maka perlu ada evaluasi serius. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari buruknya tata kelola anggaran,” tambahnya.
Secara aturan, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut diwajibkan adanya sarana dan prasarana yang layak, termasuk fasilitas sanitasi dan lingkungan yang nyaman.
Tercantum dalam Pasal 15 huruf (d) bahwa penyelenggara pelayanan wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pelayanan berkualitas. Selain itu, Pasal 21 juga menegaskan bahwa standar pelayanan harus mencakup kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi masyarakat.
Karena itu, MAPPAK Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Serang, terutama Bupati dan Kepala Dinas Dukcapil, untuk segera melakukan perbaikan.
“Ini bukan persoalan sepele. Pemerintah harus segera turun tangan dan memastikan fasilitas dasar terpenuhi. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus hak administrasinya justru diperlakukan tanpa standar kenyamanan yang layak,” pungkas Ely.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Serang guna mendapatkan penjelasan terkait masalah tersebut.
Reporter: Nasrullah
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar