Upah Buruh Rumah Tekun Melayani Plus Belum Dibayar, LMND dan LMID Sebut Bupati TTU Tidak Konsisten

Redaksi CPI
27 Mar 2026 22:26
4 menit membaca

KEFAMENANU, Cendrawasihpost.id – Kisah getir kembali mencuat dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Program Rumah Tekun Melayani Plus yang sebelumnya digadang-gadang sebagai simbol pelayanan pemerintah kepada masyarakat kecil, kini justru menyisakan persoalan serius terkait upah buruh yang belum dibayarkan.

Sedikitnya 40 buruh di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, hingga saat ini masih menunggu hak upah mereka yang belum juga dilunasi. Para buruh tersebut diketahui bekerja membangun 10 unit rumah dalam program Rumah Tekun Melayani Plus yang bersumber dari anggaran tahun 2021/2022.

Permasalahan ini kembali mencuat setelah dua organisasi kemahasiswaan, yakni Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND TTU) dan Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (EK LMID Kefamenanu), menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten TTU segera melunasi upah buruh yang telah lama tertunda.

Ketua EK LMID Kefamenanu, Marselus Lau, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengabaikan hak para buruh selama lebih dari tiga tahun.

“Kami dari LMID Kefamenanu mendesak Bupati TTU agar segera melunasi upah buruh program Rumah Tekun Melayani Plus yang sudah berlarut sejak tahun 2023 hingga hari ini,” tegas Marselus dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, total upah buruh yang belum dibayarkan mencapai Rp40.925.000. Namun, pemerintah baru membayar Rp2.600.000 pada Desember 2023, sehingga masih tersisa Rp38.325.000 yang belum dilunasi.

“Upah ini macet sejak 16 April 2023. Dua tahun buruh menunggu, tapi baru dibayar sebagian kecil. Kalau pemerintah bisa membayar proyek bernilai miliaran rupiah, kenapa upah buruh yang hanya puluhan juta diperlakukan seperti ini?” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua EK LMND TTU, Edy Seran, menilai pemerintah daerah telah melakukan pembiaran terhadap nasib para pekerja. Ia menyebut, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari demonstrasi hingga audiensi, namun belum membuahkan hasil.

Pada 24 September 2025, Aliansi Mahasiswa Buruh Menggugat (AMBRUK) melakukan audiensi langsung dengan Bupati TTU. Dalam pertemuan tersebut, bupati berjanji akan menindaklanjuti persoalan dengan memanggil dinas teknis terkait. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi.

“Artinya ada pembiaran serius dari pemerintah. Kalau sudah tiga tahun tidak ada solusi, jelas ada yang sengaja membiarkan buruh tanpa kejelasan,” ujar Edy Seran.

Dua hari kemudian, pada 26 September 2025, AMBRUK kembali melakukan audiensi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten TTU. Namun pertemuan tersebut juga belum menghasilkan solusi, dan rencana pertemuan lanjutan dengan bupati tidak pernah terlaksana.

Bagi LMND dan LMID TTU, persoalan ini bukan sekadar tentang upah yang belum dibayar, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat kecil.

LMND dan LMID TTU pun mendesak Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana program Rumah Tekun Melayani Plus. Mereka juga meminta agar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak buruh dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Kami mendesak Kejari dan Disnakertrans agar segera merespons secara serius persoalan ini. Jika upah buruh tidak segera dilunasi, maka patut diduga adanya indikasi korupsi dan eksploitasi terhadap buruh di Kabupaten TTU,” tegasnya.

Sejumlah buruh bangunan rumah tekun melayani plus mengeluh upahnya mereka belum dilunasi setelah proyek pembangunan yang mereka kerjakan dinyatakan selesai. Para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut mengaku telah menuntaskan pekerjaan sesuai kesepakatan, namun hingga kini hak mereka belum juga diselesaikan.

Menurut keterangan parah buruh, mereka telah bekerja selama berbulan-bulan dengan sistem pembayaran yang dijanjikan akan dilunasi setelah pembangunan selesai Namun, setelah bangunan selesai dan diserahterimakan, pihak pemberi kerja justru belum memenuhi kewajibannya.

“Kami sudah kerja dari awal sampai selesai, bahkan lembur supaya cepat selesai. Tapi sampai sekarang upah kami belum dibayar,” ujar parah kelas pekerja (buruh.) rumah tekun melayani plus

Merasa dirugikan, para buruh serta organisasi kemahasiswaan sudah beberapa kali turun ke jalan kemudian melakukan audiensi dengan pihak terkait untuk menuntut kejelasan. Dalam pertemuan tersebut, pihak berkewajiban hanya memberikan janji akan segera menyelesaikan pembayaran, tetapi sampe hari ini mereka hanya mendapat janji.

Kondisi ini membuat para buruh kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat upah tersebut merupakan sumber penghasilan utama mereka. Beberapa di antaranya bahkan mengaku harus berutang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memberikan tanggapan resmi atas desakan yang disampaikan oleh LMND dan LMID TTU.

Di tengah berbagai janji pembangunan, para buruh di Kelurahan Sasi masih menunggu kepastian. Mereka berharap kerja keras yang telah mereka lakukan suatu hari akan dibayar dengan keadilan.

 

 

Reporter: Elfridus Ariyanto Seran
Editor: Redaksi CPI

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x