
KUNINGAN, JAWA BARAT, Cendrawasihpost.id – Ketua Umum Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyoroti dugaan perlakuan berbeda terhadap jurnalis di lingkungan Kelompok Kerja (Pokja) Polres Kuningan, Jawa Barat. Ia meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka, objektif, dan proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara insan pers dan institusi kepolisian.
Syamsul menegaskan bahwa kemitraan antara pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dibangun berdasarkan profesionalitas, komunikasi yang sehat, serta penghormatan terhadap fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Menurutnya, hubungan antara pers dan kepolisian tidak cukup hanya terjalin melalui komunikasi formal. Kemitraan tersebut juga perlu diwujudkan melalui koordinasi yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang menjalankan fungsi jurnalistik, menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan melakukan kontrol sosial. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut hubungan wartawan dengan institusi kepolisian sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi terbuka,” ujar Syamsul Bahri.
Ia menekankan bahwa dugaan perlakuan berbeda terhadap jurnalis perlu ditelusuri dan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum kesimpulan diambil. Menurutnya, setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Namun, apabila muncul dugaan adanya perlakuan berbeda, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Apa mekanismenya, bagaimana prosedurnya, dan apa dasar kebijakannya? Penjelasan ini penting agar persoalan tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru,” tegasnya.
Bagi GWI, permintaan klarifikasi bukanlah bentuk konfrontasi terhadap Polri. Sebaliknya, keterbukaan dinilai sebagai langkah konstruktif untuk memperbaiki komunikasi, mencegah kesalahpahaman, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi maupun insan pers.
Syamsul menilai komunikasi publik memiliki peran penting dalam mendukung hubungan profesional antara kepolisian dan media. Penyampaian informasi yang akurat, tepat, dan proporsional dapat membantu masyarakat memahami berbagai persoalan serta mengurangi risiko beredarnya informasi yang belum terverifikasi.
Atas dasar itu, GWI berharap pihak terkait di lingkungan Pokja maupun Polres Kuningan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme koordinasi dengan jurnalis, termasuk prosedur akses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Jangan sampai persoalan komunikasi justru menciptakan jarak antara wartawan dan kepolisian. Kita harus bisa membedakan kritik dengan permusuhan. Meminta penjelasan bukan berarti menyerang institusi. Keterbukaan justru menjadi salah satu cara menjaga kemitraan agar tetap sehat dan saling menghormati,” ungkapnya.
GWI mendorong pihak terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan yang menjadi perhatian tersebut. Apabila dalam proses penjelasan ditemukan adanya kekurangan dalam mekanisme koordinasi atau ketidakjelasan prosedur, evaluasi diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, GWI menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Sikap tersebut dinilai penting agar persoalan yang berkembang dapat diselesaikan berdasarkan fakta, bukan semata-mata persepsi atau asumsi yang belum terverifikasi.
Hingga artikel ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi yang diterima GWI dari pihak terkait di lingkungan Pokja maupun Polres Kuningan mengenai dugaan tersebut.
GWI menyatakan tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun koreksi atas informasi yang diberitakan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan secara profesional sekaligus menjaga hubungan antara pers dan kepolisian agar tetap berlandaskan keterbukaan, saling menghormati, dan kepentingan publik.
(Red)
Tidak ada komentar