
TANGERANG SELATAN – Sejumlah paket pengadaan mebel, komputer, dan laptop di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) DPD Provinsi Banten.
LSM KPK-RI mengaku telah melaporkan dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang untuk kegiatan tahun anggaran 2025 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada 8 Oktober 2026. Pelapor meminta aparat penegak hukum menelaah dokumen pengadaan dan mengklarifikasi sejumlah aspek yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
Ketua DPD LSM KPK-RI Provinsi Banten, M. Aqil B., S.H., mengatakan laporan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari perbedaan harga satuan mebel, spesifikasi perangkat komputer dan laptop, hingga penyaluran barang kepada sekolah penerima manfaat.
Menurut Aqil, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan anggaran, spesifikasi teknis, harga pengadaan, dan realisasi belanja.
“Kami meminta Kejati Banten menelaah laporan ini secara menyeluruh. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, kami berharap proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aqil.

Ia menilai pengawasan terhadap anggaran pendidikan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel karena berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah serta kepentingan masyarakat.
Salah satu hal yang dipersoalkan pelapor adalah perbedaan harga satuan dalam paket pengadaan meja dan kursi guru yang, berdasarkan data yang dihimpun LSM KPK-RI, disebut memiliki merek dan spesifikasi serupa.
Dalam data yang disampaikan pelapor, paket dengan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 57298164 memiliki pagu anggaran Rp3,6 miliar dengan harga sekitar Rp4,56 juta per set. Sementara itu, paket berkode RUP 57995148 disebut mencantumkan harga Rp6,5 juta per set.
Perbedaan harga tersebut menjadi dasar bagi pelapor untuk meminta penjelasan mengenai komponen biaya dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan harga masing-masing paket.
Meski demikian, perbedaan harga belum dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan. Penilaian kewajaran harga perlu mempertimbangkan spesifikasi teknis secara lengkap, material, kelengkapan produk, biaya pengiriman, garansi, serta ketentuan dalam dokumen kontrak.
LSM KPK-RI juga menyoroti pencantuman volume pengadaan dalam angka pecahan desimal pada sejumlah paket. Pelapor meminta agar perencanaan kebutuhan dan dasar perhitungan volume tersebut diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pengadaan.
Kejelasan mengenai hal tersebut dinilai penting agar setiap komponen belanja dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pengadaan mebel, paket pengadaan komputer dan laptop dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai Rp7,1 miliar turut menjadi perhatian LSM KPK-RI.
Salah satu paket yang dipersoalkan adalah pengadaan 19 unit laptop untuk SMP negeri dengan nilai Rp517,75 juta. Berdasarkan pembagian nilai paket dengan jumlah unit, harga rata-rata pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp27,25 juta per unit.
Pelapor mempertanyakan kesesuaian nilai tersebut dengan spesifikasi perangkat yang tercantum dalam data laporannya, yakni prosesor Intel Core i5, RAM DDR3 sebesar 4 GB, HDD 500 GB, dan SSD 16 GB.
Paket pengadaan 81 unit laptop untuk sejumlah SD negeri dengan pagu anggaran Rp894,22 juta juga menjadi sorotan. LSM KPK-RI meminta penjelasan mengenai kesesuaian spesifikasi perangkat dengan anggaran yang dialokasikan.
Aqil menyebut pihaknya memiliki perhitungan pembanding yang menurutnya menunjukkan kemungkinan adanya selisih harga. Namun, perhitungan tersebut masih merupakan estimasi dari pihak pelapor dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara.
Untuk memastikan kewajaran harga, diperlukan pemeriksaan terhadap merek dan model perangkat, spesifikasi lengkap, kondisi barang, garansi, kelengkapan, harga pasar pada saat pengadaan, serta dokumen pembelian dan realisasi pembayaran.
Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk membedakan kemungkinan persoalan administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi, kelemahan perencanaan, atau dugaan pelanggaran hukum.
Aspek lain yang disoroti LSM KPK-RI adalah paket penyaluran lemari dan loker kepada sejumlah sekolah serta PAUD swasta dengan Kode RUP 60733175.
Pelapor meminta penjelasan mengenai dasar penetapan sekolah penerima, kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta ketentuan penggunaan anggaran daerah dalam pengadaan dan penyaluran barang tersebut.
Menurut Aqil, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang dibeli melalui anggaran pemerintah daerah disalurkan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Dokumen yang dinilai perlu ditelusuri antara lain daftar penerima, dasar penetapan penerima manfaat, berita acara serah terima, bukti distribusi, dan dokumen pendukung lainnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat diketahui apakah realisasi penyaluran barang telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
LSM KPK-RI berharap Kejati Banten menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aqil juga meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Disdikbud Tangsel, Deden Deni, S.E., S.A.P., M.M., M.A., dimintai keterangan apabila diperlukan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Sementara itu, klarifikasi dari Disdikbud Tangsel diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan harga, spesifikasi barang, mekanisme pengadaan, serta realisasi dan penyaluran barang kepada penerima manfaat.
Hingga berita ini disusun, dugaan yang disampaikan LSM KPK-RI masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Informasi mengenai laporan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi maupun menetapkan pihak tertentu bertanggung jawab secara hukum.
Redaksi perlu memperoleh konfirmasi dari Kejati Banten mengenai penerimaan dan tindak lanjut laporan, serta meminta tanggapan Disdikbud Tangsel atas poin-poin yang dipersoalkan pelapor.
Pemberitaan ini disusun sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, akurasi, dan verifikasi.
LSM KPK-RI berharap laporan tersebut dapat ditelaah secara transparan sehingga setiap dugaan yang disampaikan dapat diuji berdasarkan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan terhadap anggaran pendidikan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan memastikan belanja publik memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
(ARAY/MAHYUDDIN)


Tidak ada komentar