
KUPANG, Cendrawasihpost.id – Elencia Teuf, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, sekaligus generasi muda asal Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, melakukan analisis terhadap kondisi pembangunan infrastruktur di daerah asalnya.
Menurut Elencia, infrastruktur jalan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung utama berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.
Di Desa Tunbaun, kondisi jalan rusak menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Kerusakan tersebut terlihat dari banyaknya lubang besar, permukaan jalan yang tidak rata, serta kondisi yang semakin memburuk saat musim hujan hingga sulit dilalui.
“Jalan ini merupakan akses utama masyarakat untuk beraktivitas, seperti ke pasar, sekolah, dan berbagai kebutuhan lainnya,” ungkap Elencia dalam analisanya.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan berdampak signifikan pada sektor ekonomi. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil produksi ke pasar.
“Waktu tempuh menjadi lebih lama, biaya transportasi meningkat, bahkan hasil pertanian sering mengalami kerusakan dalam perjalanan,” jelasnya.
Selain itu, dari sisi sosial, akses terhadap fasilitas umum seperti pendidikan dan layanan kesehatan juga terhambat. Kondisi jalan yang buruk turut meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat.
Dalam perspektif politik pembangunan, Elencia menilai bahwa persoalan ini tidak semata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan berkaitan erat dengan proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari kebijakan publik yang ditentukan oleh aktor-aktor politik, baik di tingkat daerah maupun pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, jalan di Desa Tunbaun berstatus sebagai jalan provinsi, sehingga seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, hingga kini penanganannya dinilai belum maksimal, meskipun masyarakat telah berulang kali menyampaikan keluhan.
Bahkan, sebagai bentuk kekecewaan dan kritik, masyarakat setempat terpaksa melakukan penggalangan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat masih belum optimal. Responsivitas pemerintah masih lemah dan kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai solusi, Elencia mendorong adanya langkah konkret dan terarah dari pemerintah, mulai dari identifikasi masalah berbasis data lapangan, kejelasan pembagian kewenangan, hingga perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, persoalan ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Elfridus Ariyanto Seran
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar