Dugaan Tambang Galian C Tanpa Izin di Kp. Langgerang, Desa Batukuda

Redaksi CPI
2 Jun 2026 21:54
3 menit membaca

Mancak, Cendrawasihpost.id — Kontrol sosial upaya masyarakat dan elemen kontrol sosial untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kampung Langgerang, Desa Batukuda, Kecamatan Mancak, kembali menemui jalan buntu. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang transparan dan bertanggung jawab, pihak yang diduga mengelola kegiatan tersebut justru menunjukkan sikap yang sinis, tidak menyenangkan, dan enggan memberikan keterangan apa pun saat dimintai konfirmasi.

Insiden penolakan dan sikap tidak kooperatif ini terjadi berulang kali saat tim kontrol sosial berusaha mendatangi lokasi untuk menelusuri legalitas serta dasar hukum berjalannya aktivitas penggalian yang kini menjadi sorotan warga sekitar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan tambang tersebut diduga kuat beroperasi tanpa memiliki perizinan resmi yang sah dari instansi berwenang, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan besar sekaligus kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.

Ketidaksungguhan pihak pengelola untuk memberikan penjelasan dianggap semakin menguatkan dugaan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sikap sinis dan kurang ajar yang ditunjukkan setiap kali dimintai keterangan dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap hak publik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah mereka sendiri.

Selain isu legalitas, warga juga menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait dampak lingkungan dan keamanan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Penggalian yang berlangsung terus-menerus dikhawatirkan dapat merusak struktur tanah, merusak akses jalan warga, serta berpotensi menimbulkan bencana lingkungan di masa mendatang. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang berani bertanggung jawab atau bersedia berdialog secara terbuka.

Sebagai elemen kontrol sosial yang memperjuangkan kepentingan umum, kami menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak dalam setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan ruang publik.

Menutup diri, bersikap kasar, atau menghindar dari pertanyaan bukanlah cara menyelesaikan masalah, melainkan justru mempertegas kecurigaan adanya pelanggaran aturan yang dilakukan secara sengaja.
Kami juga mempertanyakan peran pengawasan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Bagaimana mungkin kegiatan yang diduga tidak berizin ini bisa berjalan lancar dan leluasa tanpa adanya tindakan penertiban atau pemeriksaan hukum? Apakah ada kelonggaran khusus atau kepentingan lain yang melindungi berlangsungnya aktivitas ini?.

Sampai berita ini diturunkan, pihak pengelola lokasi tambang masih tetap bersikap tertutup dan sinis, serta belum memberikan satu pun jawaban atau dokumen perizinan yang diminta. Kami akan terus memantau perkembangan ini dan mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan, memeriksa keabsahan izin, dan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku jika terbukti ada pelanggaran.

Publik berhak tahu, dan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan tertib. Sikap arogan tidak akan bisa menutupi fakta hukum yang berlaku.

 

Reporter: Nasrullah
Editor: Redaksi CPI

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x