
LEBAK, Cendrawashihpost.id – Penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak menuai reaksi keras. Aliansi Rakyat, Mahasiswa, Pemuda, dan Santri (RAMPAS) menilai sanksi yang diberikan kepada pelaku terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
Selain itu, RAMPAS juga menyayangkan proses penyelesaian kasus yang dinilai belum memberikan kejelasan, terutama terkait pengembalian uang kepada masyarakat yang menjadi korban.
Koordinator massa aksi RAMPAS, M. Jahid Febrian, menegaskan bahwa penanganan kasus ini masih jauh dari harapan publik. Ia menyoroti belum adanya itikad jelas dari pihak terkait untuk bertanggung jawab kepada para korban.
“Sampai hari ini kami tidak melihat adanya kejelasan soal penyelesaian kasus pungli, terutama terkait pertanggungjawaban pengembalian uang kepada korban,” ujarnya pada Rabu (15/4).
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya tiga orang menjadi korban pungli dengan nominal berkisar antara Rp400.000 hingga Rp900.000. Meski bagi sebagian pihak jumlah tersebut dianggap kecil, bagi korban uang itu sangat berarti.
Hingga kini, para korban disebut belum menerima pengembalian dana. Kondisi ini dinilai ironis karena terduga pelaku masih tetap bekerja seperti biasa tanpa konsekuensi yang signifikan.
“Semakin lama kasus ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin lama pula korban menanggung kerugian, sementara pelaku tetap bekerja seperti biasanya,” tegas Febrian.
Senada dengan itu, aktivis RAMPAS lainnya, M. Relly Maulid, menilai sanksi ringan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berpihak kepada rakyat kecil, dan terkesan melindungi oknum pelaku.
“Ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah belum berpihak kepada korban,” ujar Relly.
Kritik juga diarahkan kepada Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. Pernyataan Bupati yang menyebut pelaku hanya dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dinilai mencederai rasa keadilan serta tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.
Relly menegaskan bahwa sanksi administratif tersebut tidak sebanding dengan perbuatan pungli yang tergolong pelanggaran berat.
“Pernyataan Bupati terkait sanksi penundaan kenaikan pangkat tidak sejalan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menyatakan masih memberikan kesempatan kedua kepada oknum ASN tersebut dengan menjatuhkan sanksi ringan berupa penundaan kenaikan pangkat.
“Karena jabatannya pelaksana, masih saya berikan kesempatan. Namun yang melakukan pungli ini tidak boleh ada kenaikan pangkat,” ujarnya.
Meski demikian, Hasbi menegaskan bahwa jika pelanggaran serupa terulang, tidak akan ada lagi toleransi dan sanksi tegas akan dijatuhkan.
“Setelah itu tidak akan ada kesempatan lagi. Saya tidak akan mentoleransi,” pungkasnya.
Reporter: Surajaya
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar