
DEPOK, CENDRAWASIHPOST.ID — Peristiwa penarikan sepeda motor milik seorang ibu di Jalan Raya Kartini, Depok, Jawa Barat, membuka indikasi serius dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) perusahaan pembiayaan. Kendaraan ditahan debt collector atau mata elang (matel) meski kewajiban cicilan telah dilunasi hingga tiga bulan.
Insiden yang terjadi Senin (2/2/2026) itu memicu intervensi langsung Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok, setelah adanya laporan warga melalui call center 110. Tangis korban yang terekam video memperlihatkan tekanan psikologis akibat penarikan yang dinilai tidak proporsional.
“Itu, Pak, alasannya suruh bayar lagi, Pak,” ujar korban sambil terisak.
Fakta Lapangan: Lunas, Tapi Ditahan
Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan, hasil pendalaman polisi menunjukkan korban memang sempat menunggak cicilan selama dua bulan. Namun tunggakan tersebut telah dilunasi, bahkan pembayaran sudah berjalan hingga bulan ketiga.
“Debitur sempat menunggak dua bulan, tetapi sudah melunasi. Pembayaran bahkan sudah masuk sampai tiga bulan,” kata Made, Selasa (3/2/2026).
Meski demikian, motor korban tidak dikembalikan. Alasannya, korban diminta membayar biaya penarikan oleh mata elang.
“Motor belum dikembalikan karena diminta membayar biaya tarik matel. Anggota akhirnya memaksa agar kendaraan dikembalikan karena kewajiban debitur sudah dipenuhi,” tegas Made.
SOP Leasing vs Fakta Lapangan
Dalam praktik pembiayaan kendaraan, SOP leasing umumnya mengatur tahapan jelas sebelum penarikan, antara lain:
1. pemberian surat peringatan berjenjang,
2. kejelasan status wanprestasi,
3. larangan penarikan paksa di jalan,
4. serta larangan pembebanan biaya penarikan kepada debitur yang telah melunasi kewajiban.
Namun pada kasus di Jalan Kartini, sejumlah fakta lapangan dinilai tidak sejalan dengan prinsip tersebut:
1. Tidak ada kondisi wanprestasi aktif, karena cicilan telah dibayar.
2. Penahanan kendaraan tetap dilakukan, meski tidak ada tunggakan berjalan.
3. Pembebanan biaya tarik matel dijadikan syarat pengembalian kendaraan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan SOP dan lemahnya kontrol internal perusahaan pembiayaan terhadap pihak ketiga di lapangan.
Sorotan Pengawasan OJK dan AFPI
Kasus ini berpotensi menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang selama ini menekankan penagihan beretika dan perlindungan konsumen.
Praktik penarikan oleh mata elang tanpa prosedur sah, terlebih saat kewajiban debitur telah dipenuhi, dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri pembiayaan dan berpotensi melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
Pengamat pembiayaan menilai, lemahnya pengawasan terhadap mitra penagihan seringkali menjadi celah terjadinya intimidasi, terutama terhadap masyarakat kecil.
Polisi Tegaskan Tak Ada Penarikan Sepihak
Polres Metro Depok menegaskan tidak akan mentolerir praktik penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak dan menyalahi aturan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor jika mengalami penarikan yang tidak sesuai prosedur. Silakan hubungi 110,” pungkas Made.
Tidak ada komentar