Tramadol–Eximer Diduga Bebas Beredar di Cilegon, Warga Tantang Ketegasan APH

Redaksi CPI
11 Feb 2026 14:05
2 menit membaca

Cendrawasihpost.id, KOTA CILEGON –
Menjamurnya kembali gudang penjualan dan peredaran obat keras golongan G Tramadol dan Eximer tanpa izin resmi alias ilegal di Kota Cilegon, kembali.

Lebih miris lagi transaksi penjualan tersebut berada di dalam pemukiman padat penduduk.11/2/2026

Awak media menemukan transaksi penjualan obat golongan G yang diduga ilegal, tepatnya di jalan perumahan peraja mandiri samping jalan milik Pemda Kota Cilegon terang terangan berjualan tanpa dan menjadi sorotan masyarakat tanpa tersentuh Aparat Penegak Hukum,membuat para tokoh masyarakat murka, yang beralamat di Jl. Peraja Kota Cilegon, Banten.

Seolah tak takut oleh jerat hukum yang menanti, seorang yang mengaku penjual berinisial oi (nama samaran), mengatakan baru berjualan kisaran sebulan, dan melarang awak media untuk masuk ke dalam lokasi transaksi guna untuk mengambil dokumentasi serta informasi lebih lanjut.

“Saya oi bang, duduk disini aja ya bang ngobrolnya jangan masuk kedalam, ntar anak buah saya takut. baru juga sebulan jualan”, ucap oi kepada awak media.

Lebih lanjut oi membenarkan bahwa ia berjualan Tramadol dan Eximer tapi sekarang sepi bang, kepada awak media.

“Iya bang cuma dua macem Tramadol dan Eximer, cuma keadaan lagi sepi sekarang,

Diduga jaringan pengedaran obat tersebut masih di komandoi bos besarnya orang Aceh yang berinisial MWD atau biasa di panggil si Botak

Pemandangan ini tentunya mencoreng citra Kota Banten yang dikenal sebagai (Kota Sejuta Santri), dan menyisakan pertanyaan di masyarakat atas kinerja Aparat Penegak Hukum, mampukah untuk bertindak tegas atau akan dibiarkan begitu saja keberadaan para pengedar obat keras golongan G tersebut…???

Diingatkan kepada pelaku usaha yang menjual obat ilegal menghadapi ancaman hukuman pidana yang serius, diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang tentang Kesehatan dan peraturan turunannya.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (beserta perubahannya di UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru): Regulasi ini menjadi landasan utama penindakan terhadap peredaran farmasi illegal, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku karena merugikan dan membahayakan konsumen.

Dengan tanyangnya berita ini kami meminta dan mendorong tindakan tegas dan jelas tanpa ampun dari Aparat Penegak Hukum khususnya Polres Kota Cilegon bagi para penjual dan pengedar obat-obatan diduga ilegal ini.

 

Penulis: Tim
Editor: Redaksi CPI

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x