Bantah Dugaan Pungutan Biaya Rehabilitasi, Yayasan Tri Hita Praba Soroti Pesan WhatsApp dan Dugaan Permintaan Uang

Cendrawasihpost.id
13 Nov 2026 20:23
Hukum 0 10
6 menit membaca

BANDUNG, Cendrawasihpost.id – Yayasan Rehabilitasi Tri Hita Praba, Bandung, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan media online TKP News terkait dugaan pungutan biaya rehabilitasi terhadap keluarga tiga klien yang menjalani perawatan di yayasan tersebut.

Melalui Humas Yayasan Tri Hita Praba, N. Mujianto, pihak yayasan membantah adanya pungutan biaya rawat inap terhadap ketiga klien sebagaimana menjadi pokok pemberitaan.

Mujianto menegaskan bahwa berdasarkan keterangan manajemen, pelayanan rawat inap terhadap ketiga klien tersebut diberikan secara gratis.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul terbitnya artikel TKP News berjudul “Diduga Ada Pungutan Biaya Fantastis, Keluarga Pasien Rehabilitasi di Yayasan Tri Hita Praba Bandung Mengaku Keberatan”, Jumat (13/11/2026).

Dalam pemberitaan tersebut, keluarga klien menyampaikan keberatan terkait dugaan besarnya biaya rehabilitasi, termasuk detoksifikasi dan sejumlah layanan lainnya.

Menanggapi hal itu, pihak yayasan menilai diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pelayanan dan pembiayaan agar persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Yayasan Tegaskan Rawat Inap Tiga Klien Gratis

N. Mujianto menjelaskan, tiga klien yang menjadi pokok pemberitaan tengah menjalani penanganan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Menurutnya, manajemen yayasan memastikan pelayanan rawat inap bagi ketiganya tidak dikenakan biaya.

“Kami menegaskan bahwa pelayanan rawat inap terhadap tiga klien tersebut diberikan secara gratis. Karena itu, informasi mengenai dugaan pungutan biaya fantastis perlu diklarifikasi dengan melihat rincian pelayanan dan bukti transaksi secara menyeluruh,” ujar Mujianto.

Ia menyampaikan bahwa pihak yayasan telah memberikan penjelasan mengenai prosedur rehabilitasi kepada pihak yang mewakili keluarga klien.

Meski demikian, yayasan menyatakan tetap menghormati keberatan keluarga dan meminta agar setiap persoalan terkait biaya rehabilitasi maupun layanan lainnya diperiksa berdasarkan dokumen serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Soroti Dugaan Permintaan Uang untuk Menurunkan Pemberitaan

Selain memberikan klarifikasi mengenai biaya rehabilitasi, pihak yayasan juga mengungkap dugaan adanya permintaan uang melalui komunikasi telepon seluler oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan.

Menurut keterangan Mujianto, permintaan tersebut diduga dikaitkan dengan upaya menurunkan atau menghapus pemberitaan mengenai Yayasan Tri Hita Praba.

Namun, pihak yayasan menyatakan masih mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti komunikasi untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya.

“Apabila benar terdapat permintaan uang dengan mengaitkannya pada penurunan pemberitaan, tentu persoalan ini perlu diperiksa secara serius. Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Semua harus didukung bukti dan dikaji secara objektif,” ungkapnya.

Mujianto mengatakan, persoalan tersebut akan dibahas bersama manajemen dan tim legal yayasan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pesan WhatsApp yang Dipersoalkan Pihak Yayasan

Pihak Yayasan Tri Hita Praba juga memperlihatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan kontak bernama Novi Nurdiansyah, yang namanya tercantum sebagai penulis artikel TKP News.

Dalam tangkapan layar yang disampaikan pihak yayasan, terdapat sejumlah pesan yang dikirimkan pada Jumat (13/11/2026).

Di antaranya:

  • Pukul 11.10 WIB: “Ini baru 2 ya.”
  • Pukul 11.11 WIB: “Nanti ada lg.”
  • Pukul 11.11 WIB: “Saya share d pemerintah pemprov.”
  • Pukul 11.12 WIB: “Tunggu smpe 20 minimal.”
  • Pukul 11.25 WIB: “Saya naikin LG.”

Pihak yayasan mempertanyakan maksud rangkaian pesan tersebut, khususnya terkait pernyataan mengenai rencana penyebarluasan pemberitaan hingga minimal 20 publikasi.

Mujianto menilai komunikasi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

“Kami tidak keberatan apabila ada pemberitaan, kritik, maupun penyampaian informasi kepada pemerintah. Itu merupakan bagian dari kebebasan pers. Namun, apabila komunikasi tersebut berkaitan dengan permintaan tertentu yang disertai tekanan, tentu perlu diperjelas dan ditelusuri,” katanya.

Meski demikian, pihak yayasan mengakui bahwa penyebarluasan berita ke media lain maupun penyampaian informasi kepada instansi pemerintah bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Penilaiannya harus mempertimbangkan konteks komunikasi secara utuh.

Ingatkan Profesionalisme dan Kode Etik Jurnalistik

Mujianto mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab.

Ia merujuk Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Selain itu, Pasal 6 KEJ menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

“Pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Kami menghormati profesi wartawan dan tidak menolak kritik. Namun, profesionalisme harus tetap dijaga. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan profesi, persoalan itu harus diperiksa berdasarkan bukti,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengenai kewajiban pers melayani hak jawab.

Atas dasar itu, pihak yayasan meminta redaksi TKP News memberikan ruang kepada manajemen untuk menyampaikan klarifikasi secara proporsional.

Tim Legal Kaji Kemungkinan Langkah Hukum

Lebih lanjut, Mujianto menyampaikan bahwa pihak yayasan akan berkonsultasi dengan tim legal untuk mengkaji dugaan permintaan uang dan komunikasi yang dipersoalkan.

Kajian tersebut mencakup bukti percakapan WhatsApp, keterangan mengenai komunikasi telepon, serta dokumen terkait pelayanan rehabilitasi terhadap ketiga klien.

“Kami akan meminta tim legal mempelajari apakah terdapat unsur pelanggaran hukum, termasuk dugaan intimidasi atau pemerasan. Apabila bukti dan unsur hukumnya terpenuhi, kami akan mempertimbangkan langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, yayasan juga membuka kemungkinan menggunakan mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Yayasan Sampaikan Hak Jawab

Melalui Humas N. Mujianto, Yayasan Tri Hita Praba menyampaikan sejumlah poin klarifikasi.

Pertama, pihak yayasan membantah adanya pungutan biaya rawat inap terhadap tiga klien dan menegaskan bahwa pelayanan rawat inap diberikan secara gratis.

Kedua, yayasan meminta persoalan dugaan biaya rehabilitasi diperiksa berdasarkan rincian pelayanan, dokumen, dan bukti pembayaran.

Ketiga, yayasan meminta klarifikasi mengenai dugaan permintaan uang yang disebut berkaitan dengan penurunan atau penghapusan pemberitaan.

Keempat, yayasan mempertanyakan maksud percakapan WhatsApp yang memuat pernyataan mengenai rencana penyebarluasan pemberitaan hingga minimal 20 publikasi.

Kelima, yayasan akan berkonsultasi dengan tim legal untuk mengkaji kemungkinan langkah hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

Keenam, yayasan meminta redaksi TKP News memberikan ruang hak jawab dan mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Minta Persoalan Diselesaikan Secara Profesional

Mengakhiri keterangannya, Mujianto menegaskan bahwa Yayasan Tri Hita Praba menghormati kemerdekaan pers dan tidak bermaksud menghalangi kerja jurnalistik.

Namun, ia berharap setiap pemberitaan didasarkan pada data, fakta, verifikasi, serta memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk menyampaikan keterangan.

“Kami tidak takut terhadap pemberitaan maupun kritik. Namun, semua informasi harus diuji berdasarkan fakta. Jangan sampai pemberitaan justru dipersepsikan sebagai alat tekanan terhadap pihak tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat persoalan antara pihak yayasan dan wartawan, penyelesaiannya sebaiknya ditempuh melalui mekanisme yang profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum.

Catatan Redaksi:

Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung Novi Nurdiansyah maupun redaksi TKP News mengenai dugaan permintaan uang melalui telepon serta maksud pesan WhatsApp yang disampaikan pihak yayasan belum diperoleh.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Novi Nurdiansyah maupun TKP News guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Sementara itu, klaim mengenai pelayanan rawat inap gratis serta dugaan permintaan uang masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan bukti dari masing-masing pihak.

(Levi)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x