
Bandung — Cenderawasihpost.id Komisi Pemberantasan Korupsi
( KPK ) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan untuk kasus gratifikasi yang melibatkan Eks Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018 Mohamad Haniv (HNV).
Pada Jumat, 28 Februari 2025, KPK memeriksa Hadi Sutrisno (HS), seorang Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika pun mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap HS dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,
Kejari Semarang Tahan Oknum Analis Bank Pemerintah Terkait Kasus Korupsi Kredit Fiktif Senilai Rp15,9 Miliar
Diketahui, HS diperiksa karena sebelumnya menjabat sebagai Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus antara 2014 hingga 2018.
Sayangnya, KPK belum memberikan rincian terkait materi yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.
Melansir laman Antara, kasus ini bermula dari penetapan Haniv sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 25 Februari terkait penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus.
Haniv diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp21,5 miliar yang berasal dari sejumlah pihak yang terkait dengan kewajiban pajak.
Haniv juga diduga memanfaatkan posisinya untuk mencari sponsor bagi bisnis anaknya, salah satunya dengan mengirimkan surat elektronik yang meminta bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang juga wajib pajak.
Salah satu gratifikasi yang diterima Haniv adalah Rp804 juta untuk mendukung bisnis fashion show atau peragaan busana anaknya.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bahwa Haniv juga menerima sejumlah uang yang jumlahnya mencapai belasan miliar rupiah, yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan oleh yang bersangkutan.
Baca Juga:
Kabar Gembira! Pensiunan PNS Bakal Terima Gaji Dobel Bulan Maret 2025, Ada THR dan Gaji Bulanan Reguler
Uang tersebut terdiri dari gratifikasi untuk acara fashion show, valuta asing, dan deposito.
Kini, Haniv dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.***
(Editor: Muhammad JZ) (Red : Tim )
(PIMRED :JP )
Tidak ada komentar