
Makassar — Cenderawasihpost.id Senin.(19/05/2025)
KPRWIL BUSERNET Jamal pamungkas Buka suara dengan banyaknya muncul di pemberitaan media terkait soal Mafia ilegal terutama penambang liar oleh karena itu semua masyarakat Indonesia Berhak menyampaikan aspirasinya
Maraknya Penambangan ilegal merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang sah, yang dapat menimbulkan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Diminta APH Bekerja profesional tanpa tebang pilih sehingga penegak hukum di Indonesia ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan negara tidak sia-sia mengulurkan Anggara untuk gaji mereka “ujar KPRWIL BUSERNET Jamal pamungkas.
Sanksi pidana ini bisa berupa hukuman penjara dan denda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berikut penjelasan lebih detail tentang penambahan ilegal dalam hukum pidana: Pengertian Penambangan Ilegal:
Penambangan ilegal (illegal mining) adalah setiap kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin atau izin yang tidak sah. Ini bisa mencakup penambangan mineral, batubara, atau sumber daya alam lainnya.
2. Sanksi Pidana:
Sanksi pidana terhadap penambangan ilegal diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 dapat dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.
Contoh Tindakan Ilegal:
Beberapa contoh tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan bagian dari penambangan ilegal, antara lain:
Penambangan tanpa izin
Melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sah.
Melakukan operasi produksi di tahap eksplorasi:
Jika memiliki IUP tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan produksi tanpa izin tambahan.
Tidak melakukan reklamasi
Jika tidak melakukan penutupan tambang, restorasi lingkungan, dan kegiatan pasca tambang yang sesuai dengan ketentuan.
Memindahkan izin pertambangan:
Memberikan atau memindahkan IUP kepada pihak lain tanpa izin yang sah.
. Dampak Penambangan Ilegal
Penambangan ilegal memiliki dampak yang luas, termasuk:
Kerusakan lingkungan:
Penambangan ilegal sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat.
Kerugian ekonomi:
Penambangan ilegal dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan potensi investasi yang sah.
Kondisi sosial:
Penambangan ilegal juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti konflik antara masyarakat,
Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa Izin
pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak…
Pasal Pidana UU No 3 Th 2020 – Inspektur ID
Pidana Tambahan (164) … Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada Penambang Ilegal
Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang
ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa saat sekarang. Mengenai Pegaturan hukum pidana terhadap pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa pada …
Jurnal Online Universitas
5 Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan
21 Sep 2024 — 5 Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan * Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. … * Memberikan Laporan atau Keterangan Palsu. … * Melakukan
Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan
DLH : Penertiban Tambang Ilegal Kewenangan APH –
Sementara untuk penertiban tambang ilegal adalah kewenangan aparat penegak hukum (APH).
Penambangan emas ilegal sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah , erosi tanah, pencemaran air, dll. Penggunaan merkuri dan senyawa b…
features.csis.org
AI generatif bersifat eksperimental. Untuk mendapatkan saran hukum, Pelajari lebih lanjut
Pada dasarnya, semua pelaku usaha wajib memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut.
Penambangan ilegal melanggar pasal berapa?
Pasal 158 KUHP tentang apa?
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang mengenai tindak …
.
Pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal ini masih berfokus pada pemberian sanksi pidana pokok yang dimana hal ini jarang memberikan efek
Terhadap Tindak Pidana Penambangan …
kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No …
DPR RI
27 Jul 2021 — Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud …
6 halaman·868 KB
Pasal Pidana UU No 3 Th 2020
Pidana Tambahan (164) · a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; · b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ata.
hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambagan galian c secara ilegal belum terlaksana dengan maksimal hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 …
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap … – Volume : 1 No
oleh P Ulpa · 2023 — Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun. 2020 tentang pertambangan mineral …
Editor : (Muhammad JZ)
Red : (Tim)
(PIMRED/ JP)
Tidak ada komentar