
Cendrawasih Pos
Sorong 02/08/2025
Terjadi permasalahan Lahan bersertifikat dengan luas tanah 1 hektar milik warga dan sudah di kuasai selama 27 tahun oleh pertambangan PT. Petrogas Basin. ltd Sorong
PT. Petrogas mengembalikan atas tanah tersebut kepada pemiliknya namun anehnya pemilik lahan tidak di berikan akses kebebasan untuk menguasai lahan tersebut dalam arti kata.pemilik lahan datang untuk berkebung harus melaporkan ke pos penjagaan dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang notabenenya menggunakan bahan bakar bensin alasannya bahwa itu mudah terbakar jadi kami melihat bahwa pihak perusahaan Petrogas seakan harus mengikuti SOP mereka
Menurut keterangan Penasihat Hukum Petrogas Markus Rumaropen, SH silahkan berkebun tetapi jangan ada yang membakar sampah atau sejenisnya percikan api karena lokasi ini sangat mudah terbakar apalagi pipa pipa saluran gas disini banyak sekali jadi saya harap kita sama-sama menjaga dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang berbahan bakar bensin mobil atau motor kalau memakai bahan bakar bensin taruh di pos lalu jalan kaki ke kebun, Ucapnya
Seharusnya Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang layak dan adil atas lahan yang terkena dampak proyek atau kegiatan mereka. Karena pemilik lahan tentu tidak bisa dibatasi haknya untuk beraktivitas di atas tanahnya sendiri,
UU yang mengatur ganti rugi lahan yang terdampak oleh perusahaan gas, khususnya untuk kepentingan umum, adalah UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Selain itu, ada juga peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023:
Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, yang mengatur lebih rinci tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk aspek pemberian ganti kerugian.
Menurut keterangan Rusdi, SH.,CFLE.,CLA selaku Penasehat Hukum Ahli Waris Malik,sangat bertentangan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum PT. Petrogas bahwa silahkan berkebun tetapi harus mengikuti SOP mereka, jadi tentu pihak perusahaan membatasi untuk beraktivitas klien kami.
Lanjut Rusdi kami meminta kepada Pimpinan PT. Petrogas agar hadir dalam pertemuan nanti dan memperlihatkan Ijin Perluasan tanah yang mereka miliki.dan Kami menduga ada hal yang aneh didalam perijinan yang di miliki oleh PT. Petrogas, karena setahu saya apabila ada Perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan harus menyelesaikan ganti rugi yang terdampak lahan masyarakat sekitarnya,ucapnya
Tidak ada komentar