Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi dan K3 Warnai Proyek SPAL APBD Rp123,9 Juta di Panongan, Pelaksana Belum Beri Klarifikasi

Redaksi CPI
3 Agu 2026 21:15
3 menit membaca

Kabupaten Tangerang, Cendrawasihpost.id – Proyek pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) menggunakan U-Ditch di Jalan AMD Panyembir, RT 01/RW 01, Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian publik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp123.948.000 itu diduga belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pelaksanaan serta aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh CV Daniswara dengan lingkup pekerjaan berupa pemasangan U-Ditch ukuran 400 x 400 sepanjang 79 meter dan lima unit Box Culvert Heavy Duty ukuran 400 x 400. Masa pelaksanaan proyek tercantum selama 14 hari kalender.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, awak media menemukan dugaan bahwa pemasangan U-Ditch dilakukan tanpa menggunakan lapisan mortar sebagai alas maupun perekat sambungan. Apabila kondisi tersebut sesuai dengan fakta pelaksanaan, maka metode pekerjaan tersebut berpotensi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, sehingga dapat berdampak terhadap kualitas dan daya tahan konstruksi.

Selain itu, sejumlah pekerja di lokasi proyek terlihat diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan, maupun perlengkapan keselamatan kerja lainnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat setiap pekerjaan konstruksi pada prinsipnya wajib menerapkan standar K3 guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Berdasarkan volume pekerjaan, saluran sepanjang 79 meter diperkirakan membutuhkan sekitar 66 unit U-Ditch dengan panjang efektif sekitar 1,2 meter per unit. Dengan kisaran harga pasar U-Ditch ukuran 400 x 400 sekitar Rp850 ribu hingga Rp1,05 juta per unit, kebutuhan material diperkirakan mencapai Rp56 juta hingga Rp69 juta.

Sementara itu, lima unit Box Culvert Heavy Duty ukuran 400 x 400 diperkirakan bernilai antara Rp7,5 juta hingga Rp11 juta. Dengan demikian, estimasi kebutuhan material precast berada pada kisaran Rp63 juta hingga Rp80 juta.

Adapun nilai kontrak proyek sebesar Rp123.948.000 pada prinsipnya juga mencakup komponen biaya lain seperti pekerjaan galian, lantai kerja, mortar, urugan kembali, tenaga kerja, mobilisasi, pengawasan, pajak, serta kebutuhan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, publik berharap seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan agar menghasilkan kualitas konstruksi yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang.

Saat awak media berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pelaksana terkait metode pekerjaan yang diterapkan, hingga berita ini disusun belum diperoleh penjelasan maupun tanggapan resmi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Tangerang, Daniel D. Tony, C.BJ., menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kualitas fisik pekerjaan.

“APBD bukan milik kontraktor dan bukan milik pejabat. APBD adalah uang yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan wajib menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Daniel menilai, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan saluran, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan harus dilakukan secara serius dan objektif,” katanya.

Ia juga meminta dinas teknis terkait, konsultan pengawas, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan terhadap metode pemasangan, mutu material, volume pekerjaan, dan kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak.

Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, maka perlu dilakukan langkah perbaikan maupun tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Daniswara belum memberikan klarifikasi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan awak media.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan keterangan narasumber. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x