Diduga Kembali Beroperasi, Mantan “Juragan Solar” HW Disorot atas Dugaan Jaringan Solar Ilegal di Jawa Timur

Redaksi CPI
10 Apr 2026 23:30
Kriminal 0 360
3 menit membaca

Pasuruan, Cendrawasihpost.id – HW, mantan “juragan Solar” yang dikenal memiliki pengaruh kuat di wilayah Kota Pasuruan, kembali menjadi sorotan. Pria yang pernah digerebek Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur pada 2023 dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi itu kini diduga kembali mengendalikan jaringan distribusi Solar ilegal berskala besar di Jawa Timur.

Dugaan keterlibatan HW sebagai residivis menguat setelah Narasionline.id bersama awak media menelusuri keterangan sejumlah sumber di lingkaran terdekatnya. Informasi yang dihimpun mengarah pada dugaan bahwa HW berperan sebagai pendana sekaligus pengendali utama operasi pengumpulan dan distribusi Solar subsidi menggunakan armada truk tangki lintas daerah.

Dalam praktiknya, HW diduga memanfaatkan perusahaan berbadan hukum sebagai payung distribusi, yakni PT Sri Karya Lintasindo (SKL). Perusahaan tersebut diduga menjadi titik akhir penampungan Solar subsidi yang dikumpulkan dari berbagai lapak di wilayah Jawa Timur.

Hasil penelusuran lapangan menyebutkan, pasokan Solar diduga berasal dari sejumlah wilayah strategis, di antaranya Malang Raya, Nganjuk, Pasuruan, Blitar, Tulungagung, Sidoarjo, Gresik, Probolinggo, Lumajang, hingga Banyuwangi. Solar dari berbagai daerah tersebut disebut-sebut mengalir ke PT SKL yang diduga dikendalikan oleh HW.

Seorang sumber mengungkapkan, pola serupa sebelumnya sempat terendus di wilayah Malang Raya, tepatnya di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.“Solar itu dulu didalangi oknum KRD yang terlibat kasus BBM hingga menjadi DPO Polres Jombang, bersama WLY, oknum berseragam loreng sebagai bosnya. Sekarang berpindah ke Kalidawir, Tulungagung, dan beroperasi kembali bersama mantan anak buahnya, SML dari Kediri. Namun perusahaan penampungnya disebut tetap SKL milik HW,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya soal distribusi, jaringan ini juga diduga memperkuat operasinya melalui dugaan pemberian “atensi” kepada sejumlah pihak. Menurut keterangan sumber, HW diduga mengalokasikan dana rutin bulanan yang disalurkan melalui perantara oknum media dan mantan anggota organisasi masyarakat. “Setiap media nominalnya berbeda-beda, antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, yang disebut berasal dari HW melalui perantara oknum media dan oknum ormas,” kata sumber tersebut.

Selain itu, truk tangki yang mengangkut Solar diduga kerap mendapatkan pengawalan dari oknum berseragam loreng, terutama saat melintas antar daerah atau menuju perusahaan pemesan. Untuk jalur darat, HW juga diduga memberikan “atensi” kepada oknum aparat berseragam cokelat di setiap wilayah yang dilalui armada PT SKL. Nilainya diduga mencapai sekitar Rp5 juta per bulan untuk setiap lintas daerah.

Sumber lain menyebutkan, Solar ilegal tersebut sebagian besar diduga dipasok ke kapal nelayan dan kapal laut. Namun jaringan ini juga disebut melayani permintaan perusahaan swasta hingga proyek nasional, dengan mekanisme transaksi yang dibuat seolah-olah resmi.“Jika ada permintaan dari perusahaan atau proyek besar, transaksi disebut dapat dilakukan dengan skema administrasi yang dibuat seolah resmi, termasuk penggunaan PPN dan PPh,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dengan skala distribusi lintas kabupaten dan kota tersebut, potensi kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi diperkirakan dapat mencapai ratusan miliar rupiah dalam waktu relatif singkat.

Menanggapi dugaan tersebut, seorang pakar hukum pidana asal Jakarta, Muhamad ali .SH., menyatakan bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi, terlebih jika disertai aliran dana kepada pihak-pihak tertentu, merupakan pelanggaran serius.

Menurutnya, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Migas serta tindak pidana korupsi apabila terbukti menyebabkan kerugian negara dan melibatkan penyalahgunaan wewenang. “Jika terdapat distribusi BBM subsidi secara ilegal, penggunaan perusahaan sebagai kedok, serta dugaan pemberian uang rutin kepada pihak tertentu, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi. Aparat penegak hukum wajib menelusuri alur distribusi, aliran keuangan, serta pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.

 

Hingga berita ini disusun, pihak HW maupun manajemen PT Sri Karya Lintasindo belum berhasil dikonfirmasi. Media ini masih berupaya meminta klarifikasi kepada HW serta jajaran Polda Jawa Timur terkait dugaan jaringan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x