
LEBAK, Cendrawasihpost.id – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Lebak Polda Banten bersama Polsek Panggarangan berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan keras tanpa izin edar di wilayah Lebak Selatan.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan peredaran obat-obatan ilegal di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Polsek Panggarangan bersama Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan.
Pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 23.30 WIB, di kawasan Pantai Pasput, Kampung Pasir Putih, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial MU (20) dan IP (25). Keduanya kedapatan membawa dan mengedarkan obat keras jenis Tramadol dan Hexymer tanpa izin edar.
Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki, SIK, MH melalui Kasi Humas Polres Lebak Iptu Moestafa Ibnu Syafir menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lebak dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal di daerah hukum Polres Lebak.
“Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran obat-obatan ilegal yang dapat merusak generasi muda. Saat ini kedua pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar Iptu Moestafa, Senin (20/4/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika maupun obat keras serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan Polisi 110 apabila mengetahui adanya peredaran gelap obat-obatan di lingkungan sekitar.
Sementara itu, KBO Sat Resnarkoba Polres Lebak Iptu Yogi, SH menambahkan bahwa dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti.
“Barang bukti yang diamankan antara lain ratusan butir obat keras jenis Tramadol dan Hexymer, uang tunai hasil penjualan, serta dua unit handphone yang digunakan untuk transaksi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku memperoleh obat keras tersebut dari seseorang yang saat ini masih dalam penyelidikan dan berstatus daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya, obat tersebut dijual kembali secara eceran kepada masyarakat tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang kefarmasian.
Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.
Reporter: Surajaya
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar