
Cendrawasihpost.id, JAKARTA – Di panggung diplomasi internasional, Indonesia sedang mempertontonkan sebuah pergeseran tektonik. Dua nama besar, dua era berbeda, namun satu tujuan: kemerdekaan Palestina. Namun, jalan menuju tujuan itu kini terbelah di persimpangan sejarah.
Di satu sisi, ada gema suara Bung Karno yang menggelegar, menolak segala bentuk kompromi dengan penjajah. Di sisi lain, muncul kalkulasi dingin Prabowo Subianto yang menawarkan realitas baru: negosiasi keamanan.
Ini bukan sekadar perbedaan gaya bicara. Ini adalah pertarungan antara “Geopolitik Rasa” yang diwariskan para pendiri bangsa, melawan “Geopolitik Logika” yang dituntut oleh zaman yang kian pragmatis.
Soekarno: Diplomasi Tanpa Kompromi
Bagi Soekarno, dunia di tahun 1945 hingga 1960-an adalah papan catur hitam-putih. Narasi yang dibangun sang Proklamator sangat jelas: Penjajahan adalah kejahatan mutlak. Tidak ada ruang abu-abu.
Dalam pandangan Bung Karno, Israel bukanlah sekadar negara tetangga Palestina, melainkan “Pangkalan Imperialisme Barat” yang ditanam di jantung Timur Tengah untuk memecah belah solidaritas Asia-Afrika. Sikap ini termanifestasi dalam kebijakan Zero-Sum Game: Selama Israel masih berdiri di atas tanah jajahan, Indonesia akan memusuhi mereka.
“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan…”
Kalimat sakti Soekarno itu bukan sekadar retorika. Itu adalah terjemahan kaku dan murni dari Pembukaan UUD 1945. Akibatnya, Indonesia menolak hubungan diplomatik, bahkan melarang Israel menginjakkan kaki di Asian Games 1962. Bagi Soekarno, harga diri bangsa tidak bisa ditukar dengan lobi-lobi politik. Diplomasi Indonesia kala itu adalah diplomasi moral: garang, revolusioner, dan memimpin barisan Non-Blok.
Prabowo: Realpolitik di Meja Perundingan
Lompat ke era 2020-an, lanskap dunia telah berubah drastis. Perang frontal negara-negara Arab melawan Israel (1948, 1967, 1973) telah berulang kali gagal. Negara-negara Arab seperti UEA dan Bahrain mulai merapat ke Tel Aviv lewat Abraham Accords.
Dalam konteks inilah Prabowo Subianto, seorang jenderal yang beralih menjadi diplomat, memainkan kartu Realpolitik. Ia menyadari bahwa di era multipolar yang rumit ini, teriakan lantang saja tidak cukup untuk menghentikan tank Merkava.
Filosofi Prabowo adalah pragmatisme transaksional. Ia menawarkan konsep Two-State Solution dengan pendekatan yang mungkin terdengar “menyakitkan” bagi kaum puritan Soekarnois: menjamin keamanan Israel.
Logika Prabowo sederhana namun teknis: Israel tidak akan pernah menyerahkan tanah Palestina jika mereka merasa eksistensinya terancam. Jaminan keamanan adalah “mata uang” yang harus dibayar untuk membeli kedaulatan Palestina. Ini adalah pendekatan strategis—sebuah upaya mencari celah di tembok tebal pertahanan Israel yang didukung nuklir dan veto Amerika Serikat. Prabowo tidak sedang menjual prinsip, ia sedang mencoba “membeli” perdamaian dengan mata uang yang laku di pasar internasional.
Akar Sejarah: Mengapa Kita “Baper”?
Namun, mengapa pergeseran pendekatan dari konfrontasi ke negosiasi ini terasa begitu sensitif bagi rakyat Indonesia? Mengapa publik sering kali bereaksi emosional—atau “baper”—saat mendengar kata “Israel”?
Jawabannya terkubur dalam arsip sejarah tahun 1944, saat Republik ini masih berupa bayi premur yang belum lahir.
Banyak generasi muda bertanya, “Kenapa kita harus sibuk mengurusi Palestina saat masalah dalam negeri menumpuk?” Jawabannya adalah hutang budi yang tak ternilai harganya.
Pada 6 September 1944, jauh sebelum Soekarno membacakan Proklamasi, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Yerusalem, menjadi tokoh dunia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia lewat siaran radio berbahasa Arab dari Berlin. Pengakuan de facto ini adalah oksigen bagi diplomasi Indonesia yang saat itu tercekik blokade Belanda. Tanpa “pancingan” dari Palestina, diplomasi H. Agus Salim di Timur Tengah mungkin akan layu sebelum berkembang.
Tak hanya suara, Palestina memberikan harta. Sejarah mencatat nama Muhammad Ali Taher, saudagar kaya Palestina yang menarik seluruh tabungannya di Bank Arabia demi perjuangan Indonesia. Sambil menyerahkan uangnya kepada delegasi Indonesia, ia berucap lirih:
> “Terimalah semua kekayaanku ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia… Hati saya terluka melihat penderitaan kalian.”
>
Uang itulah yang membiayai perjalanan diplomatik para pendiri bangsa kita keliling dunia, mengetuk pintu-pintu negara lain agar mengakui eksistensi Merah Putih.
Antara Hati dan Logika
Kini, Indonesia berdiri di persimpangan. Soekarno mewakili Hati Nurani Bangsa: sebuah pendirian moral bahwa penjajahan tidak boleh diberi ruang napas. Sementara Prabowo mewakili Otak Negara: sebuah kalkulasi strategis bahwa untuk menolong saudara, kita harus masuk ke dalam sistem, bukan berteriak dari luar pagar.
Diplomasi Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari Palestina karena pondasi konstitusi kita disusun oleh dukungan rakyat Palestina di masa-masa kritis 1945.
Pertanyaannya kini: Apakah pendekatan “abu-abu” Prabowo akan berhasil memecah kebuntuan yang telah berlangsung 70 tahun? Ataukah langkah ini justru akan dianggap mengkhianati amanat suci “Hutang Budi” yang diwariskan para pendahulu?
Sejarah akan mencatat, apakah di masa depan Indonesia dikenang sebagai sahabat yang setia pada prinsip, atau sebagai negosiator ulung yang berhasil menghadirkan perdamaian nyata.
Tidak ada komentar