
TANGERANG, Cendrawasihpost.id – Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menetapkan Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GWI periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam forum nasional yang digelar di Hotel Narita, Jalan KH Hasyim Asy’ari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Syamsul Bahri dipercaya memimpin GWI untuk lima tahun ke depan, menggantikan M. TA Osisi Giawa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPP GWI.
Munas II tersebut dipercayakan kepada jajaran kepengurusan GWI Kota Tangerang sebagai tuan rumah. Kegiatan ini dihadiri pengurus dan anggota GWI dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Sejumlah perwakilan unsur kepolisian, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat juga turut menghadiri kegiatan tersebut.
Penetapan kepemimpinan baru ini menjadi bagian dari agenda organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan program kerja GWI untuk periode 2026–2031.
Selain pergantian kepemimpinan, Munas II diharapkan menjadi momentum konsolidasi internal guna memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme anggota, serta menjaga independensi dan integritas insan pers.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan pesatnya arus pemberitaan digital, profesi wartawan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.
Karena itu, organisasi kewartawanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi anggotanya. Keberadaan organisasi tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga harus mampu mendorong pembinaan, pendidikan jurnalistik, serta penegakan etika profesi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
Sementara Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa kemerdekaan pers harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Wartawan dituntut menjaga independensi, menghasilkan informasi yang akurat, serta menghormati hak masyarakat dalam memperoleh pemberitaan yang benar.
Kredibilitas seorang wartawan juga tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan kartu pers atau keanggotaan organisasi. Profesionalisme harus tercermin melalui kualitas karya jurnalistik, kemampuan melakukan verifikasi, ketepatan informasi, dan kepatuhan terhadap kode etik.
Dengan masa kepemimpinan 2026–2031, Syamsul Bahri menghadapi sejumlah tantangan dalam membawa GWI menjadi organisasi yang semakin profesional dan berintegritas.
Penguatan struktur organisasi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan anggota, pendidikan jurnalistik, pemahaman regulasi pers, penguatan disiplin organisasi, serta penerapan kode etik perlu menjadi bagian dari program kerja yang berkelanjutan.
Selain itu, GWI diharapkan mampu membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, tanpa mengesampingkan independensi organisasi maupun fungsi kontrol sosial pers.
Hubungan kelembagaan tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor profesionalisme. Organisasi kewartawanan perlu menjaga agar anggotanya tetap menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan mengutamakan kepentingan publik.
Munas II GWI di Kota Tangerang diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi awal pelaksanaan program kerja yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan yang diberikan kepada Syamsul Bahri menjadi amanah sekaligus tanggung jawab untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas anggota, dan menjaga kehormatan profesi wartawan.
Pada akhirnya, marwah pers tidak cukup dibangun melalui slogan, seremoni, maupun atribut organisasi. Kehormatan profesi jurnalistik harus tercermin dalam keberanian menyampaikan fakta, menjaga independensi, menaati kode etik, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan kepemimpinan baru ini, GWI diharapkan mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun kehidupan pers yang profesional, independen, dan dipercaya masyarakat.
(Mario Redaksi)
Tidak ada komentar