
TANGERANG, Cendrawasihpost.id – Sejumlah karyawan CV Global Jaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperhatikan nasib pekerja menyusul rencana penyegelan lokasi usaha perusahaan di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Mereka khawatir penghentian operasional perusahaan berdampak terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan keluarga.
Aspirasi tersebut disampaikan seorang narasumber berinisial D saat ditemui di lokasi usaha CV Global Jaya, Senin (12/10/2026). Para pekerja berharap pemerintah menyelesaikan persoalan perusahaan secara objektif dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan dampak sosial yang mungkin timbul.
Menurut D, para karyawan tidak bermaksud meminta pemerintah mengabaikan aturan yang berlaku. Mereka berharap pihak perusahaan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan yang ditemukan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
“Kami tidak meminta aturan diabaikan. Jika memang ada yang harus diperbaiki, silakan ditindaklanjuti sesuai aturan. Namun, kami berharap nasib pekerja dan keluarga juga diperhatikan,” ujar D menyampaikan aspirasi para karyawan.
D menyebut persoalan yang mencuat berkaitan dengan dugaan masalah administrasi dan gangguan lingkungan. Namun, rincian persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang dan pihak perusahaan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Para pekerja berharap Pemkot Tangerang, DPRD Kota Tangerang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi terkait membuka ruang dialog dengan melibatkan perusahaan, perwakilan karyawan, dan unsur masyarakat yang berkepentingan.
Mereka meminta setiap keputusan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja.
Selain menyoroti keberlangsungan pekerjaan, D menyampaikan bahwa CV Global Jaya selama ini juga menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi masyarakat di lingkungan sekitar.
Menurut keterangannya, kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian kompensasi kepada warga yang disebut terdampak serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
D menjelaskan, pada September 2026, perusahaan disebut menunjuk seseorang berinisial A sebagai koordinator penyaluran kompensasi kepada warga. Namun, D juga mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp10 juta yang berkaitan dengan penyaluran kompensasi tersebut.
Dugaan itu belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran oleh pihak tertentu. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kronologi, penggunaan dana, serta pihak-pihak yang terlibat agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh.
D mengatakan mekanisme penyaluran kompensasi selanjutnya dilakukan melalui koordinator berbeda. Ia menyebut bantuan kepada warga saat ini diberikan setiap bulan dalam bentuk beras seberat 5 kilogram dan uang tunai sebesar Rp200.000.
D juga menyatakan bahwa dokumentasi kegiatan sosial perusahaan tersedia untuk mendukung proses klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Meski demikian, informasi mengenai kegiatan sosial dan penyaluran kompensasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. Kegiatan sosial perusahaan tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan, pengelolaan lingkungan, maupun peraturan lain yang berlaku.
Para karyawan menyatakan berencana menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi apabila kegiatan usaha dihentikan.
Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek secara berimbang, mulai dari kepastian penegakan aturan hingga keberlangsungan mata pencaharian pekerja yang menggantungkan penghasilan dari perusahaan tersebut.
Penyelesaian persoalan CV Global Jaya diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan pertimbangan terhadap masyarakat yang terdampak.
(BHR)
Tidak ada komentar