
KABUPATEN TANGERANG, Cendrawasihpost.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten hingga kini tidak patuh dalam menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), soal adanya temuan di Radio Suara Tangerang Gemilang yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Salah satunya, untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjabarkan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2016. Antara lain yang isinya memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja personel di Radio Gemilang.
Kabarnya, Pemkab Tangerang melalui sejumlah instansi terkait telah merumuskan rancangan Perbup tersebut. Namun, setelah berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Hukum Wilayah Banten, draf rumusan Perbup tersebut tidak disetujui untuk diterbitkan.
Pasalnya, landasan hukum yang jadi acuan dalam menerbitkan Perbup untuk menjamin kepastian hukum lembaga penyiaran lokal itu tidak ditemukan secara jenjang dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK turut mengungkap radio milik Pemkab Tangerang itu tidak membuat rencana kerja, anggaran operasional untuk pendapatan baik dari APBD maupun dari sumber pendapatan yang lainnya tak disusun.
Kemudian terkait, laporan tahunan yang tidak disampaikan kepada bupati dan tembusan kepada DPRD. Pengelolaan keuangan yang tidak tertib, hingga tak memiliki standar tarif layanan iklan.
Belum lama ini, Kepala Diskominfo, Diyah Mayangsari yang didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Febi Febiansyah Yusuf, membeberkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Namun, keduanya meminta agar penjelasan tersebut tak dikutip.
Hingga berita ini dimuat, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Rijal Abdullah belum merespons. Upaya konfirmasi juga sudah dilakukan dengan menyambangi ruang kerjanya, terakhir, Jumat (13/02/2026), namun Rijal sedang tak ada di tempat.
Penulis: Abdul Azis
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar