Pasangan Calon Bupati Raja Ampat Nomor Urut 5 Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

Redaksi CPI
4 Des 2024 21:34
Politik 0 29
3 menit membaca

Cendrawasihpost-Raja Ampat – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor urut 5, Ria Siti Nuruliah Umlati, S.Sos, dan Benoni Saleo, yang dikenal dengan akronim RUBI, melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan dua laporan resmi kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada 4 Desember 2024.

 

Kuasa hukum pasangan RUBI, yakni Rusdi,SH.,CFLE mendaftarkan laporan tersebut dengan nomor 014/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan 013/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024. Kedua laporan ini mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran serius yang merusak integritas Pilkada Raja Ampat.

 

Isi Laporan Dugaan Pelanggaran

 

1. Laporan Nomor 014/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 mencakup:

• Dugaan Politik Uang: Adanya upaya memengaruhi pemilih melalui pemberian uang atau barang tertentu.

Isi laporan tentang janji atau pemberian uang dan barang atau janji.

 

• Ketidakprofesionalan KPPS: Oknum KPPS diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi secara netral dan sesuai aturan.

• Pemilih Tidak Sah: Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut memilih, sementara mereka terdaftar di DPT Kota Sorong.

2. Laporan Nomor 013/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 mencakup:

• Dugaan Tindak Pidana Pemilu: Keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim sukses pasangan calon lain, yang diduga melanggar prinsip netralitas ASN dalam pemilu.

• Dukungan Terbuka ASN terhadap Paslon: ASN yang seharusnya netral justru terlibat aktif mendukung pasangan calon lain yang berakronim ORMAS.

 

*Tuntutan Kuasa Hukum*

 

Kuasa hukum pasangan RUBI menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Raja Ampat diwarnai berbagai pelanggaran yang merugikan proses demokrasi.

 

“Kami meminta Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Raja Ampat untuk bekerja secara independen, profesional, dan cepat sesuai peraturan perundang-undangan, terutama dalam batas waktu yang diatur hukum,” ujar Rusdi, SH,CFLE

 

Tim hukum menambahkan bahwa bukti-bukti yang mereka ajukan sudah cukup kuat untuk ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.

 

*Dampak terhadap Demokrasi*

 

Dengan adanya dugaan pelanggaran seperti politik uang, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan ketidaknetralan ASN, banyak pihak menilai bahwa iklim demokrasi di Raja Ampat telah tercoreng.

 

“Jika pelanggaran ini tidak ditindak tegas, hal ini bisa menciptakan preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada di masa depan. Kami berharap laporan ini segera diusut tuntas demi keadilan dan demokrasi,” lanjut Rusdi, SH.CFLE

 

*Seruan untuk Tindakan Tegas*

 

Laporan ini menjadi ujian bagi Bawaslu dan Gakkumdu Raja Ampat untuk menunjukkan komitmennya menjaga integritas pemilu. Masyarakat Raja Ampat juga berharap agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan sesuai hukum, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

 

“Pilkada adalah wujud demokrasi. Jangan biarkan pelanggaran ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

 

Bawaslu Raja Ampat belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini, namun masyarakat menunggu langkah nyata untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi dan memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan jujur.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x