
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Tanggal 27 November 2024 beberapa hari yang lalu masih menyisakan persoalan. Tim Kuasa Hukum dari salah satu pasangan calon (paslon) bahkan mendatangi Gedung Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi sejumlah TPS dikota maupun Kabupaten
Kedatangan Tim Hukum ini disambut langsung oleh para petugas Bawaslu Selasa 03/12/2024 membawa berkas sebanyak 3 laporan dugaan pelanggaran pemilu di berbagai TPS

Yohanes Akwan,SH.,MAP menjelaskan adanya keberpihakan dari penyelenggara untuk memenangkan salah satu calon. “Banyak yang kami temukan beberapa poin tidak sesuai dengan peraturan yang ada namun tahapan terus saja berjalan seperti tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.
Salah satu yang disebutkannya adalah terkait salah seorang anggota Panitia Pemilihan ikut terlibat dalam membantu pasangan calon tertentu.bahkan ada yang mendatangani daftar hadir dengan jumlah ratusan dengan satu orang yang menandatangani.itu sudah melanggar aturan perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dan UUD nomor 8 tahun 2016
Pelanggaran lainnya,salah satu paslon berkampanye pada saat pencoblosan kemudian terkait dugaan money politic,alat bukti kami sudah kantongi bahkan yang lain kami sudah masukkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

Oleh karenanya kami Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Satu meminta kepada Bawaslu PBD agar segera menindaklanjuti laporan kami atas dugaan pelanggaran yang merusak Demokrasi Pelimukada di Provinsi Papua Barat Daya.
Cendrawasihpost
Tentunya laporan kami ini sudah memenuhi Formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami pastikan akan mendiskualifikasi Pasangan calon nomor 3 yang berbuat curang dan merusak pesta demokrasi di Papua Barat Daya ini. Bawaslu jangan bermain-main dengan laporan kami ini,Jika Bawaslu Papua Barat Daya bermain main maka kami akan laporkan di DKPP RI,ungkapnya
Tidak ada komentar