Polemik Pernyataan Wali Kota Parepare, JAMIRA Sulsel Tegaskan Independensi Media

Cendrawasihpost.id
13 Nov 2026 12:38
Nasional 0 16
4 menit membaca

PAREPARE, Cendrawasihpost.id – Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Media Indonesia Raya (DPD JAMIRA) Sulawesi Selatan meminta Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghormati kemerdekaan pers dan tidak bersikap antikritik terhadap pemberitaan media.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik sambutan Wali Kota Parepare dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026. Pernyataan yang terekam dalam audio tersebut menuai protes dari kalangan jurnalis di Kota Parepare.

Ketua DPD JAMIRA Sulsel, Andi Wahyudi, menegaskan bahwa kritik media merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Kami berharap Wali Kota Parepare tidak alergi terhadap kritik media. Fungsi kontrol terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari peran pers dalam kehidupan demokrasi,” kata Andi Wahyudi, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kerja sama publikasi antara media dan pemerintah daerah tidak boleh mengurangi independensi serta profesionalitas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ia menilai, media yang menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara objektif, termasuk mengkritisi kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.

“Adanya kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah tidak serta-merta membuat media harus mengabaikan kebijakan pejabat publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil kerja pemerintah daerah,” ujarnya.

Pernyataan Wali Kota Picu Aksi Demonstrasi

Polemik tersebut mencuat setelah puluhan jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026).

Aksi tersebut merupakan respons atas rekaman audio sambutan Tasming Hamid dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Parepare yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie pada 6 November 2026.

Dalam rekaman yang beredar, Tasming mempersoalkan pemberitaan sejumlah media yang dinilainya masih mengkritik pemerintah daerah meskipun telah menjalin kontrak kerja sama publikasi dengan pemerintah kota.

Dalam pernyataannya, ia menggunakan istilah bahasa daerah “Bali Bella'” untuk menggambarkan sikap yang dianggapnya tidak konsisten. Rekaman tersebut juga memuat ungkapan “halal darahnya” yang kemudian menuai kecaman dari kalangan jurnalis.

Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menyebut pernyataan tersebut dinilai berpotensi mengintimidasi wartawan dan mengganggu kebebasan pers.

“Beliau secara jelas memprovokasi, melakukan pembungkaman, dan menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” kata Rachmat saat berorasi.

Dalam aksi tersebut, massa melakukan long march dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju halaman Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman.

Para demonstran juga menggelar aksi teatrikal dengan memotong seekor ayam dan meneteskan darahnya di atas foto Tasming sebagai simbol protes. Sejumlah jurnalis turut melemparkan kartu pers di dekat foto tersebut.

Lima Tuntutan Aliansi Jurnalis

Dalam demonstrasi itu, aliansi jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, mengecam pernyataan Wali Kota yang dinilai memprovokasi kalangan media. Kedua, meminta Tasming menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Ketiga, mendesak klarifikasi terkait ungkapan “halal darahnya”. Keempat, meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam. Kelima, menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik.

Rachmat mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu 24 jam kepada Wali Kota Parepare untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi.

Kemerdekaan Pers Dijamin Undang-Undang

Sementara itu, dalam sambutan yang terekam pada kegiatan 6 November 2026, Tasming menyatakan tidak menutup diri terhadap kritik yang objektif dan berbasis fakta. Ia juga menyebut kritik terhadap pemerintah bukan persoalan selama disampaikan secara profesional.

Polemik ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan media massa. Kerja sama publikasi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban media untuk selalu memberitakan hal-hal positif atau menghindari kritik terhadap pejabat publik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.

Pasal 6 undang-undang tersebut juga menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.

Bagi JAMIRA Sulsel, independensi merupakan prinsip mendasar yang harus tetap dijaga oleh setiap perusahaan media dan wartawan, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan kerja sama dengan pemerintah.

Pers bukan sekadar penyampai informasi kegiatan pejabat, melainkan juga memiliki tanggung jawab menyuarakan kepentingan publik melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan berlandaskan fakta.

(Redaksi)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PASANG IKLAN ANDA DISINI

Selamat datang disitus resmi cendrawasipost

x
x
x