
KUPANG, Cendrawasihpost.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka ruang dialog bersama para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari seluruh daerah di provinsi tersebut untuk membahas berbagai persoalan terkait kebijakan belanja pegawai dan keberlanjutan status kerja mereka.
Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dalam pertemuan daring bersama perwakilan PPPK dari 22 kabupaten/kota, Kamis (5/3), mengatakan dialog tersebut dilakukan secara terbuka agar berbagai persoalan yang dihadapi para pegawai dapat dipahami bersama.
“Diskusi ini sengaja dibuka secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup. Semua pihak perlu memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur antara lain pembatasan proporsi belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah.
Menurut dia, keterbukaan dalam membahas kebijakan tersebut penting agar tidak muncul keputusan mendadak yang dapat merugikan para pegawai.
Dalam dialog tersebut, berbagai aspirasi disampaikan oleh para PPPK dari sejumlah daerah di NTT. Sebagian peserta menyampaikan kekhawatiran terkait wacana pengurangan jumlah PPPK, sementara yang lain mengungkapkan dampak psikologis akibat ketidakpastian status kerja.
Sejumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan juga menyampaikan harapan agar pemerintah tetap mempertahankan mereka karena peran yang dinilai penting dalam pelayanan publik di daerah.
“Ada juga yang menyampaikan bahwa mereka lebih memilih pemotongan gaji dibanding harus kehilangan pekerjaan,” ujar Melkiades.
Pemerintah provinsi mencatat jumlah PPPK di NTT saat ini sekitar 12.000 orang. Dalam waktu dekat jumlah tersebut diperkirakan bertambah sekitar 4.000 orang PPPK paruh waktu sehingga totalnya dapat mencapai sekitar 17.000 orang.
Namun demikian, jika pembatasan belanja pegawai diberlakukan secara ketat, sekitar 9.000 PPPK berpotensi terdampak kebijakan tersebut.
Melkiades menegaskan pemerintah provinsi saat ini sedang melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta untuk mencari solusi agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada pengurangan tenaga PPPK di daerah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana mengajak para bupati dan wali kota di NTT untuk membawa data kebutuhan riil PPPK di masing-masing daerah sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah pusat.
“Aspirasi ini juga akan kami sampaikan kepada DPR RI agar kebijakan yang ada bisa ditinjau kembali,” katanya.
Ia juga meminta seluruh PPPK di NTT tetap menjalankan tugas secara profesional sambil menunggu proses komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan dan tidak ada PPPK yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Reporter: Frederikus Kepitang Dokeng
Editor: Redaksi CPI
Tidak ada komentar